Kabupaten Bogor | Gardapelitanews.com – Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD (RAPBD Perubahan) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, pada Kamis (31/7/2025) sore.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini sudah dibahas di Badan Anggaran.
“Sampai hari ini masih ada defisit lebih dari Rp 500 miliar atau setengah triliun. Tentu mudah-mudahan pembahasan Minggu depan bisa terselesaikan,” kata Sastra di Cibinong, Jumat (1/8/2025).
Untuk mengatasi defisit ini, Badan Anggaran (Banggar) akan membahas skala prioritas mana yang akan segera diselesaikan dari usulan pemerintah. “Nanti kita lihat mana skala prioritas Pemkab Bogor, yang segera kita setujui bersama,” ujarnya.
Sastra menambahkan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi fokus utama APBD Perubahan 2025.
“Kita akan rinci dan bahas bersama bagaimana semua uang rakyat kembali kepada masyarakat,” tuturnya.
Selain menentukan skala prioritas program pembangunan, DPRD Kabupaten Bogor juga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Menambah PAD menjadi fokus utama untuk mengurangi defisit anggaran,” tandas Sastra.
Di Tengah Efisiensi, RAPBD Perubahan 2025 Kabupaten Bogor Malah Defisit
Di tengah efisiensi yang digaungkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Rancangan APBD Perubahan 2025 di Kabupaten Bogor masih mengalami defisit sebesar Rp 774,607 miliar.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Bogor dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Kamis (31/7/2025).
Rapat paripurna ini memiliki dua agenda.
Pertama, penyampaian nota keuangan terkait Rancanagan Perda Perubahan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.
Kedua, penetapan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
“Rancangan Pendapatan Daerah disusulkan menjadi sebesar Rp 11,407 triliun atau meningkat 5,12 persen dari target sebelum perubahan,” kata Jaro Ade.
Pendapatan daerah ini bersumber dari pendapatan dana transfer sebesar Rp 6,243 triliun dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 17,680 miliar.
“Sedangkan untuk pendapatan asli daerah masih tetap sebesar Rp 5,145 triliun,” ujarnya.
Sementara rencana belanja daerah yang diusulkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 12,181 triliun atau meningkat 6,44 persen dari belanja daerah sebelum perubahan.
Belanja daerah ini dikontribusikan dari belanja operasi sebesar Rp 8,479 triliun, belanja modal sebesar Rp 1,898 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp 73,983 miliar dan belanja transfer sebesar Rp 1,728 triliun.
“Dengan mencermati selisih antara kebutuhan belanja daerah dan kemampuan pendapatan daerah, terdapat defisit sebesar Rp 774,607 miliar,” papar Jaro Ade.
Defisit belanja daerah tersebut dapat ditutupi dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 333,824 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 89,168 miliar.
“Mengacu penjelasan di atas, belanja sebelum dapat tertutupi dengan biaya neto sebesar Rp 529,950 miliar,” jelas Jaro Ade.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dengan memperhatikan sejumlah dinamika yang dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Instruksi Presiden Nomor 1 sampai Nomor 9 Tahun 2025.
“Inpres ini mengatur efesiensi belanja, infrastruktur, pertanian, dan pangan, optimalisasi peran penyuluh, integrasi data nasional, peningkatan pelayanan kesehatan, pengelolaan gabah dan beras, regulasi neraca, komoditas, pengentasan kemiskinan serta pembentukan koperasi desa dan kelurahan,” jelasnya.
Selain itu, Rancangan APBD Perubahan ini mengacu pada Surat Edaran Mendagri terkait penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dan pengelolaan anggaran.
Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Bogor telah melakukan penyelarasan dan penyesuaian program serta kegiatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan prioritas daerah.
“Penyesuaian ini dilakukan melalui perubahan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Perubahan APBD Tahun 2025,” bebernya.
Fokus penyelarasan yang akan dilakukan pada program prioritas nasional dan daerah antara lain, penguatan SDM melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
“Program makan bergizi gratis atau MBG, percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem akan menjadi prioritas APBD Perubahan. Begitu juga dengan Pengendalian inflasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi swasembada pangan serta pemberdayaan UMKM,” tandasnya.
Efisiensi untuk Rakyat
Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menegaskan, bahwa efisiensi anggaran negara yang sedang dilakukan oleh pemerintahannya tidak akan mengganggu operasional sehari-hari.
Menurut Prabowo, anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.
Hal tersebut disampaikan Prabowo di acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025).
Kemudian Prabowo mengajak partai politik koalisinya itu untuk mendukung langkah penghematan ini.
“Memang saya ingin mellaksanakan efisiensi tapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,” katanya.
Prabowo pun menegaskan, bahwa isu simpang siur terkait pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) akibat penghematan adalah berita yang tidak benar. “Narasi isu gaji dipotong itu tidak benar,” tandasnya.
Prabowo juga mengatakan, bahwa langkah penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri.
“Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group disscusion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Gak usah seminar lagi,” tegasnya.
Menurut Prabowo penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp 300 triliun tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting, termasuk di bidang pendidikan.
“Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan,” jelasnya.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.
Arahan Prabowo itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.
Pada poin kedua, Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun.
Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
Pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.
Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD.
Pemerintah Daerah juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.
Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga.
Prabowo juga menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.
Reporter : A.Malik