6 Penyebab Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp21,4 Triliun
Jakarta ][ Gardapelitanews.com – PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan pembengkakan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) sebesar US$1,449 miliar atau sekitar Rp21,4 triliun.
Untuk diketahui, biaya bengkak atau cost overrun proyek sebesar Rp21,4 triliun itu merupakan hasil review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 15 September 2022.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengklasifikasi faktor penyebab cost overrun menjadi setidaknya enam faktor.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR kemarin, Rabu (9/11/2022), Dwiyana menyebut perkiraan pembebasan lahan yang diperlukan berdasarkan studi kelayakan pada 2015. Akan tetapi, adanya kendala membuat pembebasan lahan baru dimulai sejak 2016 hingga 2021.
“Karena memang di tengah jalan ada kebutuhan lahan yang ketemu di tengah jalan [berlangsungnya konstruksi proyek] seperti adanya kebutuhan lahan baru yang terdiri dari auxiliary building, tapak tower PLN, akses jalan ke stasiun, dan Stasiun Padalarang,” terangnya.
Pagebluk yang terjadi sejak Maret 2020 itu dinilai menyebabkan progres konstruksi menjadi lambat sehingga meningkatkan biaya proyek.
“Sekitar satu tahun setengah, proyek mengalami slowdown karena adanya pembatasan pegawai proyek kami dan aktivitas yang ada di lokasi proyek,” lanjutnya.
Tantangan konstruksi proyek KCJB juga terhalang oleh di antaranya seperti penyelesaian tunnel 2 di Purwakarta, serta pekerjaan subgrade yang memerlukan waktu dan biaya tambahan.
Dwiyana menyebut terdapat sejumlah pembangunan rancangan prasarana KCJB akibat adanya pembangunan akses jalan Halim–Kalimalang, akses jalan di kawasan industri THK, akses alan di Stasiun Tegalluar, pembangunan stasiun Halim untuk LRT Jabodebek, area komersial dan pembangunan kantor di Halim, serta penambahan pekerja OM sesuai studi BRA.
Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang naik ke 11 persen sejak 2022 dinilai ikut menjadikan biaya proyek bengkak. Tidak hanya itu, PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi pemanfaatan lahan/hak pakai atas HPL PT PSBI disebut menyebabkan biaya bengkak hingga Rp3 triliun lebih.
“Yang kedua [pajak transaksi pemanfaatan lahan/hak pakai] ini juga memberikan dampak yang besar sekitar Rp3 triliun lebih. Karena, dalam pengadaan lahan, PT KCIC tidak bisa menggunakan UU No. 2/2012,” terangnya.
Pemenuhan base equity dari pemegang saham yakni PT PSBI akibat keterbatasan modal dan pencairan pinjaman mengakibatkan progres konstruksi melambat, menyebabkan tambahan financing cost.
“Ini sempat pembayaran ke kontraktor tertunda delapan bulan, Pak. Kita tidak bisa membayar kontraktor di 2021. Ini memberi dampak adanya slowdown proyek. Menyebabkan biaya bunga dan biaya overhead akan bertambah,” terangnya Dwiyana.
Di sisi lain, terdapat biaya untuk sejumlah kegiatan yang belum dianggarkan seperti eskalasi harga, daywork, penyediaan sistem persinyalan GSM-R, PLN, dan relokasi fasilitas sosial maupun umum.
Reporter : Furkon
Editor : Lestari
