Pemkab Pesawaran Wakili Lampung di Penilaian Pengelolaan Keuangan tingkat Nasional
Lampung ][ Gardapelitanews.com – Pemkab Pesawaran raih poin tertinggi pada penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) se- Provinsi Lampung, Kamis (24/11/22).
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan, IPKD jajarannya terbaik dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Penilaian IPKD Pesawaran meraih nilai A dan kategori BAIK, menjadi perwakilan Lampung pada penilaian tingkat nasional.
Hasil perolehan terbaik IPKD untuk penilaian Pemkab Pesawaran tertuang dalam keputusan Gubernur Lampung tertanggal 31 Oktober 2022.
Keputusan hasil perolehan terbaik dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang menilai 15 kabupaten/kota di Lampung.
Dalam Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/631/VI.06/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021.
Dendi mengatakan jika IPKD Pesawaran tahun 2022 ini berada di angka 85,5474 poin indeks total.
“Dari hasil tersebut itu menjadikan poin tersebut kedalam kategori BAIK dengan perolehan nilai A” ujar Dendi.
Maka itu memastikan nilai perolehan Kabupaten Pesawaran menjadikan yang paling tinggi se-Provinsi Lampung.
Kemudian lanjut dirinya, berdasarkan dari peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor 19 tahun 2020, pengukuran IPKD dihitung dan ditetapkan berdasarkan dimensi dan indikator.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta melakukan penginputan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Penginputan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tersebut lantas dimasukan dalam pada Aplikasi Pengukuran IPKD.
Pengelolaan keuangan daerah meliputi pengelolaan keuangan daerah meliputi aktivitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Dimana dirinya menerangkan untuk penilaian tersebut dihitung dan dinilai dari kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel.
“Dimana itu dihitung dalam periode tertentu” jelas Dendi.
Tak sampai situ, ketentuan dan peraturan lain juga harus memenuhi penghitungan IPKD.
Seperti, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja, dalam APBD, dan transparansi pengelolaan keungann daerah.
“Selain itu, dimensi pengukuran juga terdiri atas penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini BPK atas LKPD” kata dia.
Dari itu semua dirinya banyak berharap melalui IPKD bisa memacu dan memotivasi pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan kinerja.
Khususnya kinerja pengelolaan keuangan daerah, mengingat ke depannya ada harapan untuk memperbaiki agar semakin baik untuk ke depannya.
“Tentunya dengan keberhasilan menjadikan peraih nilai tertinggi ini akan mewakili Lampung pada penilaian tingkat nasional,” katanya.
Reporter : Robby
