GMMI Sebut 11 Miliar bantuan tablet di SMA/SMK terindikasi korupsi
Bekasi|Gardapelitanews.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Universitas Bhayangkara sebut ada dugaan Penyalahgunaan kewenangan & Indikasi Korupsi terkait bantuan tablet bagi siswa SMA/SMK di Bekasi.
Hal tersebut diungkapkan Tony Nangon selaku Ketua komisariat GMNI Ubhara Jaya, dirinya mengatakan “ada sekitar 5.764 tablet yang tersebar di SMA, SMK di Bekasi dengan anggaran 11 Miliar lebih. Namun selama ini bantuan tablet tersebut banyak yang ditimbun dan tidak dipinjamkan ke siswa yang berhak mendapatkannya”
Padahal dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 Tentang petunjuk teknis BOS Afirmasi & BOS Kinerja.
Tablet-tablet tersebut harus dipinjamkan ke siswa/i prioritas guna menaikan mutu pendidikan.Artinya tidak ada alasan untuk tidak meminjamkan tablet ke siswa, karena kalau tidak dipinjamkan itu bisa menjadi penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan Permendikbud.
Sebelumnya kami sudah melakukan audiensi dengan kepala cabang Disdik wilayah III (Asep Sudarsono) bahkan kami sempat melakukan aksi didepan kantor Disdik, namun hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban dari pihak kcd dan oknum sekolah yang melakukan kelalaian.
“Terakhir pertemuan kami dengan Asep, beliau memberikan kami data jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan tablet. Namun dari banyak sekolah tersebut, sedikit yang meminjamkan tablet”
“Justru tablet-tablet tersebut ada yang dipinjamkan ke guru, tapi tidak dipinjamkan ke siswa”. Ucap tony
Dan hal ini juga sempat kami follow-up ke Kadisdik Jawa barat, namun hingga saat ini tidak ada respon yang serius dari beliau, padahal dengan anggaran yang fantastis tersebut. Sangat rentan terjadinya indikasi korupsi.”tandasnya
Terpisah, saat awak media yang tergabung di RJN Bekasi Raya minta tanggapannya Asep Sudarsono Ka KCD Wilayah 3 Dinas Pendidikan Jawa Barat mengatakan, Tablet tersebut bantuan tahun 2019, saya sudah memberikan data tentang penggunaan tablet tersebut, tablet tersebut juga dipinjamkan kepada siswa khusus di sekolah ,hanya tidak bisa di bawa ke rumah karena belum memenuhi sejumlah siswa yang ada, dan sekarang pembelajaran tatap muka, bukan daring. “Jelasnya
Penjelasan tentang pengadaan tahun 2019 saya tidak bisa menjelaskan, karena saya tugas di bekasi mulai 18 feb 2021.”Tutup Asep
Pewarta: safari bono
