Jalan Beda Heru Budi dan Anies Baswedan di Jakarta
Jakarta ][ Gardapelitanews.com – Heru Budi Hartono resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Senin (17/10). Ia menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya rampung pada 16 Oktober.
Usai dilantik, Heru menyatakan akan bekerja keras memimpin DKI Jakarta. Ia berkata akan mempertimbangkan beberapa arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam merumuskan program untuk 2023. Ia juga akan melanjutkan sejumlah program pemerintahan sebelumnya.
“Termasuk juga Pak Anies menyampaikan dalam RPD (rencana pembangunan daerah), nanti kami rinci, yang bagus dan baik untuk masyarakat pasti akan saya lanjutkan. Saya akan kerja, kerja, kerja,” kata Heru usai pelantikan di Kantor Kemendagri, Senin (17/10).
Heru mengatakan ada tiga masalah di Jakarta yang jadi fokus utamanya; banjir, kemacetan, dan tata ruang. Ia menyebutkan bahwa tiga hal ini diperintahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo sejak jauh-jauh hari.
“Ini adalah tugas kami dan tugas saya, diperintah langsung oleh Presiden, kita sudah diskusi, dan beberapa media menyampaikan. Apa sih yang harus ditindaklanjuti,” jelas Heru.
“Sebenarnya umum dari Pemda sejak dahulu sudah ada permasalahan banjir, macet, dan tata ruang,” kata dia menambahkan.
Heru membeberkan sejumlah siasatnya menghadapi ancaman banjir di DKI Jakarta. Salah satunya adalah pembangunan waduk.
Menurut Heru waduk akan berfungsi menangkal banjir yang berasal dari air kiriman daerah sekitar.
Selain itu, ia juga akan mengefektifkan pengerukan kali. Heru juga akan memperbaiki dan mengoptimalkan pompa-pompa air untuk menyurutkan genangan.
Heru juga menaruh perhatian pada banjir rob. Dia menyebut Pemprov DKI Jakarta akan membangun pemecah gelombang atau breakwater di wilayah pesisir.
“Rob itu tentunya akan kami masukkan di dalam APBD 2023, terkait dengan pembangunan breakwater, pembangunan turap, dan tentunya beberapa waduk di sekitar wilayah Jakarta Utara ataupun Jakarta Barat,” tuturnya.
Heru juga bicara soal kelanjutan proyek pembangunan tanggul Jakarta atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini diyakini bisa jadi salah satu upaya dalam menangani masalah banjir rob di pesisir utara Jakarta.
“Berikutnya membuat, kalau bisa dengan pusat NCICD, tanggul raksasa,” ungkap Heru.
“Dan mungkin beberapa lokasi tertentu seperti di Jakarta Utara, Cilincing, sebagian Jakarta Barat, itu tanggulnya harus diperbaiki, disambung, dan seterusnya,” ujarnya menambahkan.
Selama kepimpinan Anies, proyek tanggul raksasa ini jarang terdengar meski disebut pembangunannya terus dilanjutkan. Anies lebih mengedepankan sumur resapan, naturalisasi sungai dan pembangunan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
Sebelum lengser, Anies juga sempat meresmikan waduk untuk menampung limpahan air sungai di Jakarta Selatan.
Sementara itu, untuk menangani kemacetan, Heru memiliki dua opsi, yakni mengurangi u-turn atau putaran U dan menambah jalur satu arah di Jakarta.
“Antara lain programnya mungkin mengurangi u-turn, terus menambah satu arah di waktu-waktu tertentu. Bisa pagi (atau) sore,” kata Heru di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10).
Namun demikian, menurut Heru rencana ini tak bisa langsung diterapkan. Menurutnya perlu diskusi yang komprehensif dengan berbagai pihak terkait.
Dua hal ini tak pernah disebut oleh Anies saat jadi Gubernur. Mantan Rektor Paramadina itu selama ini kerap menyebut pembangunan integrasi antarmoda dan migrasi penumpang kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Hal ini dilakukan untuk mengurangi volume kendaraan pribadi di ibu kota.
Selain program-program di atas, Heru juga akan membuka kembali posko pengaduan warga di Balai Kota Jakarta.
Nantinya, setiap pagi mulai pukul 08.00-09.00 WIB warga bisa menyampaikan keluh kesah terkait permasalahan yang terjadi di wilayahnya.
Posko pengaduan masyarakat di Balai Kota sempat digelar pada era kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Djarot Saiful Hidayat. Namun, posko pengaduan itu hilang di era kepemimpinan Anies Baswedan.
Menurut Heru nantinya posko pembangunan akan digelar setiap Senin hingga Kamis. Pemprov DKI akan menyiapkan perwakilan untuk menerima aduan dari masyarakat.
“Setiap hari bergantian setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga. Nanti diatur sama asistennya siapa yang piket dari jam 8-9 saja,” ujar Heru.
Menurut Heru nantinya posko pembangunan akan digelar setiap Senin hingga Kamis. Pemprov DKI akan menyiapkan perwakilan untuk menerima aduan dari masyarakat.
“Setiap hari bergantian setiap wilayah ada di sini, nanti bergiliran juga. Nanti diatur sama asistennya siapa yang piket dari jam 8-9 saja,” ujar Heru.
“Ketika datang dari jam 8-9, setelah itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini pengaduan dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan,” kata Heru.
Sementara di era Anies, penggunaan teknologi digital dikedepankan. Anies punya aplikasi Jaki, yang kerap dibanggakan sebagai Super App. Jaki disebut sebagai plaform untuk beragam kebutuhan di Jakarta, dari mulai membuat laporan hingga mencari tahu harga pangan.
Heru juga menegaskan dirinya tak akan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) untuk membantu pemerintahannya selama dua tahun ke depan.
Keberadaan TGUPP sempat menjadi polemik di era kepemimpinan Anies sebagai orang nomor satu di Jakarta. Sejumlah pihak menentang TGUPP, karena dianggap hanya buang-buang anggaran.
“TGUPP semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada, mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, asisten ahli,” kata Heru.
Reporter : Furkon
